Lihat Juga

• PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
  Terbitan: (2019)
• Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya
  oleh: Suparto, Suparto
  Terbitan: (2017)
• Problematika fungsi legislasi dewan perwakilan daerah republik indonesia (dpd ri) pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (md3) (studi atas putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012)
  oleh: Masduki, .
  Terbitan: (2017)
• Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014
  oleh: Pratiwi Widasmara, I Putu Oka; Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
  Terbitan: (2016)
• Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU No. 22 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945
  oleh: IndraFathoni
  Terbitan: (2007)