TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (Studi tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Pasca Berlakunya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri )
| Main Author: | ARIYANI, NAILI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/19981/1/jiptummpp-gdl-s1-2005-nailiariya-4680-PENDAHUL-N.pdf http://eprints.umm.ac.id/19981/ |
Daftar Isi:
- Persoalan buruh migran dewasa ini menjadi salah satu persoalan dunia yang senantiasa mendapat perhatian publik. Oleh masyarakat Internasional, buruh migran dianggap sebagai entitas sosial yang dalam sejarah kemanusiaan senantiasa mengahadapi tantangan rasialisme, perbudakan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya. Pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri merupakan salah satu alternatif memberikan kesempatan kerja yang tidak tersedia di dalam negeri sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, setidak-tidaknya mengurangi perdebatan banyak pihak mengenai persoalan ketidakpastian hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bisa memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, dalam upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Diskriptif Kualitatif Analisis, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara jelas kondisi atau kenyataan lapangan yang selanjutnya disimpulkan dalam suatu uraian dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori dan peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik suatu. Melalui penelitian yang sangat mendalam, penelitian ini memperoleh hasil, bahwa keberadaan Undang-undang No 39 Tahun 2004 belum memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya persoalan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Malaysia juga belum melaksanakan perannya secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah keberadaan undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak diikuti dengan peningkatkan kualitas aparat pelaksana dan kesadaran masyarakat, sehingga impelementasi dari undang-undang tersebut jauh dari apa yang kita harapkan.