PENYELENGGARAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG KOTA (Studi di Kabupaten Sampang)
| Main Author: | Hidayat, Rakhmat |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/19794/ |
Daftar Isi:
- Kawasan perkotaan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan mengingat kota merupakan tempat yang sangat strategis bagi berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan di bidang ekonomi. Akibat yang timbul adalah semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang berakibat pada dibutuhkannya semakin banyak ruang untuk menampung dan menunjang berbagai aktivitas penduduknya. Berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan akan ruang pemerintah dituntut untuk mampu mengendalikannya agar tetap sesuai dan selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang didalamnya telah disebutkan bahwa dalam rangka menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang maka diterapkan mekanisme perijinan bagi segala kegiatan. Apabila dikaitkan dengan pembangunan fisik maka salah satu ijin yang memegang peranan cukup penting adalah IMB. Dengan adanya IMB pada dasarnya berfungsi supaya pemerintah kota dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota yang nantinya akan bermanfaat bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan fisik kota agar terarah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat penting untuk mengkaji dan mencermati IMB itu sendiri melalui penelitian. Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana IMB dapat menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelenggaraan IMB di Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana IMB dapat menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelenggaraan IMB di Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, metode pendekatan menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kabupaten Sampang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan IMB di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman Wilayah Kabupaten Sampang. apabila dikaitkan dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota, IMB memegang peran yang cukup penting karena setiap permohonan IMB akan diteliti dan dilihat kesesuaiannya dengan peruntukan wilayah dalam rencana tata ruang. Selain itu usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan penertiban baik terhadap pemohon ijin maupun terhadap masyarakat yang tidak memiliki IMB. Dalam penyelenggaraan IMB hambatan yang ditemui berasal dari pihak penyelenggara maupun dari masyarakat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah IMB di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota. Beberapa hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah perlunya memaksimalkan pengawasan dan penertiban khususnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang kota serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tentang mekanisme penyelenggaraan IMB maupun terhadap rencana tata ruang yang ada.