KPK Vs Polri, Hukum atau Politik?
| Main Author: | Koran Malang Post, Malang Post |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/16994/1/2469-id.pdf http://eprints.umm.ac.id/16994/ |
Daftar Isi:
- Perjalanan bangsa kini benar-benar tengah menghadapi ujian berat. Ujian bangsa rupanya semakin berat manakala Republik ini sebentar lagi berumur 70 tahun. Pertanyaan mendasarnya adalah mampukah Republik ini menjadikan daulat hukum yang selama ini didengung-dengungkan sebagai landasan penting dalam berbangsa dan bernegara tanpa menyisakan pertikaian di antara institusi penegak hukum, dalam hal ini antara KPK dan Polri. Kontrovesi KPK vs Polri Tantangan itulah yang terjadi setelah Kepolisian Republik Indonesia menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Bambang disangka memerintahkan kesaksian palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi, pada 2010. Ketika itu, Bambang menjadi kuasa hukum Ujang Iskandar, Bupati Kotawaringin Barat yang menjabat kembali setelah memenangi sengketa di MK tersebut.