Dewan - BKD Cari Solusi
| Main Author: | Koran Malang Post, Malang Post |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Humas UMM
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/14240/ http://www.umm.ac.id/arsip/id-arsip-koran-1279.pdf |
Daftar Isi:
- KOTA BATU- Pernyataan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, yang mengritisi anggaran BKD untuk Diklatpim sekitar 88 pejabat, direspon pakar otonomi daerah (otda) Prof. M Mas’ud Said, Ph.D. Guru Besar UMM ini meminta, agar persoalan Diklatpim ditanggapi bijaksana. Baik pihak DPRD maupun BKD, harus duduk bersama untuk menemukan solusi menyangkut sisi urgensi anggaran dan Diklat itu sendiri. Akademisi yang sejak 2011 menjadi Asisten Staf Khusus Presiden RI bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah ini, memberikan penegasan khusus. Dari sisi kepegawaian, karir seorang PNS ditentukan masa jabatan dan kinerja. Dalam rentang kinerja mereka tentu akan ada promosi. “Maka untuk promosi, PNS harus mengikuti sekolah pimpinan,” tegas pria yang menyelesaikan program doktor (PhD) bidang Ilmu Pemerintahan dari School of Political and International Studies- Flinders University - Adelaide – Australia ini. Sesuai mekanisme pejabat yang masuk Diklatpim, memang harus diusulkan ke DPRD. Hendaknya, kedua belah pihak menyampaikan urgensi dari program tersebut. Diklatpim itu sendiri merupakan sebuah proses dinamis dari promosi seorang pegawai negeri. “Sebab akan dihitung juga masa kerjanya berapa, kalau terkait lain-lain saya kira bisa dinegosiasikan oleh dua pihak, rasionalisasinya seperti apa,” terang anggota Dewan Pakar MIPI periode 2010 -2014 itu.