Pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (studi tentang pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggran 2004 –2005)
| Main Author: | Wahyudi, Erwin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/11452/1/Pelaksanaan_fungsi_Budget_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah.pdf http://eprints.umm.ac.id/11452/ |
Daftar Isi:
- Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (separtation of power). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan negara (separation of power) yang dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dipisahpisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif dengan lembaga peradilan. Secara normatif bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi seperti yang diatur dalam PP No 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan DPRD dan protekoler, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Salah satu fungsi terpenting adalah fungsi anggaran fungsi ini memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sebagai Instrumen untuk mencapai tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah yang intinya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahtraan social, dan lain – lain. Sebagai sarana mewujudkan tujuan pembangunan diatas seharusnya anggaran daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat atau berbasis pada kepentingan public, maka seharusnya dalam penyusunan dan pengelolaan mutlak harus melibatkan partisipasi publik, karena publiklah yang memahami kebutuhan dan persoalaanya msendiri namun pada kenyataanya penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah sangat jauh dari partisipasi publik yang akhirnya isi anggaran daerah tidak mencerminkan kebutuhan publik,sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan penyelewengan anggaran yang banyak tejadi diberbagai daerah Pada penelitian ini, metode peneliti yang diteliti menggunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskripsi kualitatif dapat diartikan pemecahan masalah melauli penggambaran atau pelikisan keadaan objek berdasarkam fakta yang tampak. Subyk penelitian, yang dimaksud adalah informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal yang diteliti ( Pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2004 – 2005 ). Lokasi Penelitiaanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kanupaten Sumbawa pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan sokumentasi. Dan terkir adalah analisa data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan penalaran ilmiah. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna diskrips, penjernihan dan penenempatan data pada konteksnya masing –masing dan seringkali menggambarkan kata –kata dari pada angka- angka. Peneliti mendapatkan hasil peneliti ini dengan mengadakan observasi dan wwancara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Peneliti jugaberkerjasama dengan fihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah seperti panitia anggaran Eksekutif. Panitia anggaran Legislatif dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dan bias memp[ermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun hasil yang dapat peneliti dapatkan antara lain, Pertama : bahawA dalam pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa belum optimal karena fihak Eksekutif terlalu dominan. Kedua : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa belum membuka sepenuhnya partosipasi kepada masyarakat khususnya dalam taahap penjaringan aspirasi masyarakat Ketiga: Fungsi Kontrol yang dimilik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat lemah diakibatkan belum adanya Undang – undang yang mengatur tentang pengawasan APBD sedangkan pengawasan masi dilakukan oleh Eksekutif.