KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG
| Main Author: | HASAN EL-FUADI SANGAJI, ABU |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/11345/1/KINERJA_PEMERINTAH_KECAMATAN_DALAM_MEMBERIKAN_PELAYANAN_KEPADA_MASYARAKAT_DI_KECAMATAN_OEBOBO_KOTA_KUPANG.pdf http://eprints.umm.ac.id/11345/ |
| ctrlnum |
11345 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.umm.ac.id/11345/</relation><title>KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG</title><creator>HASAN EL-FUADI SANGAJI, ABU</creator><subject>JS Local government Municipal government</subject><description>Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah pada pemerintahan orde baru, yang lebih ditekankan pada asas demokrasi yang cendrung mengembangkan sistem 
sentralisasi kekuasaan, dengan cara memusatkan hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administrasi yang didelegasikan dari pemerintah pusat (desentralisasi administrasi). 
Kebijakan sentralisasi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berperan sebagai mana mestinya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan instruksi dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Prinsip-prinsip otonomi 
daerah dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keadaan semacam ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
kurang dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. 
Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki empat fungsi, yaitu pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dari keempat fungsi tersebut, fungsi utama yang harus 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah fungsi pengaturan, dan fungsi lainnya dapat disentralisasikan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiga fungsi tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah pada umumnya dan pemerintah kecamatan harus berorientasi kepada kepuasan pelayanan masyarakat. Salah satu indikator dalam pelayanan tersebut adanya kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan. Apabila masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kecamatan, kinerjanya akan dinilai baik, 
demikian juga sebaliknya jika masyarakat merasa kurang puas makaa kinerja aparat pemerintah kecamatan akan dinilai buruk. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan umum, khususnya yang dilakukan di Kecamatan Oebobo, instansi pemerintah seringkali mendapatkan hambatan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang mereka berikan. Hambatan yang kerap ditemui antara lain, lamanya proses pelayanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurang adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan proses yang ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih adanya kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Oebobo. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan lebih lanjut dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah ternyata dalam pelaksanaan pelayanan umum masih 
terjadi hambatan, karena masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Menyikapi permasalahan tersebut penelitian ini dilaksanakan, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa maksimalkah kinerja pemerintah Kecamatan Oebobo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Oebobo kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, yang bertumpu pada data dan fakta yang ditemui dilapangan. Dari hasil analisis peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan dikantor 
Kecamatan Oebobo sudah cukup baik. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara dengan aparat Kecamatan 
Oebobo dan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai Member Check. Dan juga dari hasil pengamatan penulis, dengan adanya kondisi tersebut diharapkan pemerintah Kecamatan lebih meningkatkan mutu pelayanannya agar sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. 
Malang.</description><date>2006</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.umm.ac.id/11345/1/KINERJA_PEMERINTAH_KECAMATAN_DALAM_MEMBERIKAN_PELAYANAN_KEPADA_MASYARAKAT_DI_KECAMATAN_OEBOBO_KOTA_KUPANG.pdf</identifier><identifier> HASAN EL-FUADI SANGAJI, ABU (2006) KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang. </identifier><recordID>11345</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
HASAN EL-FUADI SANGAJI, ABU |
| title |
KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG |
| publishDate |
2006 |
| topic |
JS Local government Municipal government |
| url |
http://eprints.umm.ac.id/11345/1/KINERJA_PEMERINTAH_KECAMATAN_DALAM_MEMBERIKAN_PELAYANAN_KEPADA_MASYARAKAT_DI_KECAMATAN_OEBOBO_KOTA_KUPANG.pdf http://eprints.umm.ac.id/11345/ |
| contents |
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah pada pemerintahan orde baru, yang lebih ditekankan pada asas demokrasi yang cendrung mengembangkan sistem
sentralisasi kekuasaan, dengan cara memusatkan hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administrasi yang didelegasikan dari pemerintah pusat (desentralisasi administrasi).
Kebijakan sentralisasi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berperan sebagai mana mestinya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan instruksi dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Prinsip-prinsip otonomi
daerah dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keadaan semacam ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
kurang dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki empat fungsi, yaitu pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dari keempat fungsi tersebut, fungsi utama yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah fungsi pengaturan, dan fungsi lainnya dapat disentralisasikan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiga fungsi tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah pada umumnya dan pemerintah kecamatan harus berorientasi kepada kepuasan pelayanan masyarakat. Salah satu indikator dalam pelayanan tersebut adanya kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan. Apabila masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kecamatan, kinerjanya akan dinilai baik,
demikian juga sebaliknya jika masyarakat merasa kurang puas makaa kinerja aparat pemerintah kecamatan akan dinilai buruk.
Dalam penyelenggaraan pelayanan umum, khususnya yang dilakukan di Kecamatan Oebobo, instansi pemerintah seringkali mendapatkan hambatan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang mereka berikan. Hambatan yang kerap ditemui antara lain, lamanya proses pelayanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurang adanya kesadaran dari masyarakat dan aparat dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan proses yang ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih adanya kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Oebobo. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan lebih lanjut dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah ternyata dalam pelaksanaan pelayanan umum masih
terjadi hambatan, karena masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Menyikapi permasalahan tersebut penelitian ini dilaksanakan, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa maksimalkah kinerja pemerintah Kecamatan Oebobo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Oebobo kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, yang bertumpu pada data dan fakta yang ditemui dilapangan. Dari hasil analisis peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan dikantor
Kecamatan Oebobo sudah cukup baik. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara dengan aparat Kecamatan
Oebobo dan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai Member Check. Dan juga dari hasil pengamatan penulis, dengan adanya kondisi tersebut diharapkan pemerintah Kecamatan lebih meningkatkan mutu pelayanannya agar sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.
Malang. |
| id |
IOS4109.11345 |
| institution |
Universitas Muhammadiyah Malang |
| institution_id |
136 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang |
| library_id |
546 |
| collection |
UMM Institutional Repository |
| repository_id |
4109 |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| repoId |
IOS4109 |
| first_indexed |
2017-03-21T02:42:06Z |
| last_indexed |
2017-03-21T02:42:06Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1675924198577405952 |
| score |
17.538404 |