ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA BALIKPAPAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
| Main Author: | RAHMAYANTI, ULY |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/10028/1/ANALISIS_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH.pdf http://eprints.umm.ac.id/10028/ |
Daftar Isi:
- Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kecukupan dalam hal keuangan merupakan salah satu faktor sentral. Karena tanpa tersedianya dana yang cukup maka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan, dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal Kota Balikpapan, kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 02 september-02 oktober 2006. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana data yang ada diolah dan dianalisis dalam bentuk angka. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan diperoleh dari pajak daerah, restribusi, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainya. Berdasarkan perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan yang dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) rata-rata selama kurun waktu lima tahun (2000 s/d 2004) sebesar 11,24%. Sedangkan proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap TPD sebesar 51,17% dan jika dilihat pada tabel rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap TPD mengalami penurunan mencolok tahun 2004. Proporsi sumbangan daerah terhadap TPD terlihat sangat kecil dengan rata-rata kurun waktu lima tahun (2000 s/d 2004) sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Balikpapan terhadap pemerintah pusat sangat kecil atau dapat dikatakan bahwa keuangan daerah di Kota Balikpapan sudah mandiri. Jika dilihat dari kebutuhan fiskal Kota Balikpapan angka perbandingannya masih sangat jauh di banding standart kebutuhan fiskal Kalimantan Timur. Kebutuhan fiskal Kota Balikpapan relatif tinggi 41,57 kali lebih besar daripada rata-rata Standart Kebutuhan Fiskal (SKF) Kalimantan Timur. Kapasitas fiskal Kota Balikpapan relatif baik 9,04 kali lebih besar daripada standart fiskal rata-rata kebutuhan fiskal se Kalimantan Timur. Namun bila dibandingkan dengan kebutuhan fiskal terdapat kekurangan (gap) sebesar 40,35 kali. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut memang masih diperlukan dana dari pemerintah pusat. Posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap rata-rata perubahan PDRB selama kurun waktu lima tahun (2000 s/d 2004) menunjukkan hasil yang berbeda. Jika digunakan PDRB atas dasar harga konstan, maka struktur PAD cukup baik dengan hasil 6,48% (elastis), tetapi digunakan atas dasar harga berlaku sebesar 2,57% (masih elastis).