Kebijakan komunikasi dalam membangun destinasi dan masyarakat sadar wisata di kabupaten bengkalis
| Main Authors: | Yasir, Yasir, Nurjanah, Nurjanah, Salam, Noor Efni, Yohana, Nova |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/1548 https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/1548/963 https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/downloadSuppFile/1548/235 |
Daftar Isi:
- Tourism development policies requires the active community participation. This study aims to understand the policy and communication tourism in developing community tourism awareness in Bengkalis Regency. The research method used in this study is a case study. The results show the tourism policy in Bengkalis Regency is based on the laws and regulations of the central government in synergy with the government of Riau Province. The communication tourism of government is done by forming and mobilising some groups in the community as tourism awareness groups. Tourism development requires good communication policy, because both have an inseparable relationship in building a sustainable tourist destination. The government should coordinate and evaluate all the communication activities regularly not only within the internal service of the government, but also carried out together with the stakeholders involved.
- Kebijakan pembangunan wisata membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan dan komunikasi parwisata dalam membangun kesadaran wisata masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan parwisata di Kabupaten Bengkalis didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau. Komunikasi parwisata pemerintah dilakukan dengan membentuk dan menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dengan sebutan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pembangunan parwisata membutuhkan pengembangan komunikasi yang baik, karena keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam membangun sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan. Pemerintah hendaknya berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan komunikasi parwisatanya secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan bersama dengan stakeholder yang terlibat.