PERAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)

Main Author: AYU, RIZKI WAHYUNI
Format: Thesis NonPeerReviewed application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: , 2022
Subjects:
Online Access: http://repository.radenintan.ac.id/19121/1/SKRIPSI%201-2.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/19121/2/SKRIPSI%20AYU%20RIZKI%20WAHYUNI.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/19121/
Daftar Isi:
  • ABSTRAK Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk mengawasi berlangsungnya berbagai tahapan pemilu diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tahapan pemilu berjalan baik. Di dalam kegiatan pemilu, Bawaslu memiliki peran yang sangatlah penting demi menciptakan pemilu yang damai. Namun, untuk menciptakan pemilu damai tidaklah mudah karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor penghambat tersebut salah satunya adalah sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menyelesaikan Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dalam perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden terdiri dari Plt. Kabag. Hukum, Humas, Datin, Staf PP, dan Staf PSP di Bawaslu Provinsi Lampung. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa peran Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun 2020 adalah Bawaslu Provinsi Lampung telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum umum maupun hukum Islam. Selanjutnya, Bawaslu telah menjalankan kewajiban dan kapasitasnya sesuai dan sejalan dengan konsep ulil amri dan Wilayatul Al-Hisbah. Kata Kunci : Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Fiqh Siyasah