SANKSI ADAT DELIK PERZINAHAN (UMOAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI
| Main Author: | Handrawan, Handrawan; Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonuhu, Kendari |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/582 http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/582/pdf_76 |
Daftar Isi:
- Persetubuhan atau perzinahan baik menurut hukum pidana dan hukum adat Tolaki memiliki pandangan yang sama di mana persetubuhan atau perzinahan merupakan perbuatan melawan hukum dan patut untuk diberikan sanksi pidana atas perbuatan pidana tersebut. Namun demikian, hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau umoapi.Promiscuity or adultery either according to the criminal law and the Tolaki customary law, have the same view where promiscuity or adultery is against the law and so it is worth to be given criminal sanctions upon the criminal act. Nevertheless, Tolaki customary law regulated about promiscuity comprehensively about adultery, where the Act of adultery is not just limited to those who had been marriage as stipulated in article 27 BW but also bind those who are not marriage yet, with the application of Tolaki different customs sanctions based on classification type of the fornication or umoapi.