PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Kasus Di Desa Caringin Wetan, Desa Caringin Kulon, Dan Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi)
Daftar Isi:
- Riswantini (3061311101) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Studi Kasus di Desa Caringin Wetan, Desa Caringin Kulon, Dan Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. (Pembimbing Gatot Wahyu Nugroho, Drs., Ak., M.Ak., CA dan Tina Kartini, S.E., M.Esy). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa sebesar 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus transparan dan harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penerima amanah kepada yang memberikan amanah. Selain itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga pemerintah dan masyarakat mengetahuinya secara terbuka. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan BPD yang berada di Desa caringin wetan, caringin kulon, dan desa talaga kecamatan caringin kabupaten sukabumi dengan jumlah sampel 62 orang. Alat pengumpulan data adalah kuesioner dengn menggunakan skala likert. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, begitu pula dengan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian secara positif menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki masalah antara lain tupoksi masing-masing perangkat desa belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kepala desa, dan sumber daya manusia sebagai pengelola merupakan salah satu hambatan utama dalam kemajuan desa