Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten KUDUS
| Main Author: | Asrori, Asrori |
|---|---|
| Format: | Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Research and Development Agency, Indonesian Ministry of Home Affairs
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://www.neliti.com/publications/52172/kapasitas-perangkat-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa-di-kabupaten-ku |
Daftar Isi:
- To know capacity of the publik service in the village, engage to conduct with the mapping the village. This research was conducted in order to know the capacity the publik service of the village in governance; obstacles and the steps that have been conducted and will be carried out by local government for increasing the capacity of the district Kudus for organizing village government. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research in the three sub-districts Kudus, the District Dawe, Jekulo and District Undaan and also takes 26 villages for sampling. The results of the research shows that knowlage of publik service staffs to understand human resources management and technical capacity of the village are still lacking. Mostly, the villages have not followed some educations and trainings/mentorings technical competency yet, because they feel if when they have experiences over 10 years the village, educations and trainng is not nececcery to follow.
- Untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.