Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Peringkat 134 Kabupaten/Kota di Indonesia & Gambaran Permasalahan Dunia Usaha
| Main Authors: | Pambudhi, A. (Agung), Brodjonegoro, B. P. (Bambang), Soesastro, H. (Hadi), Simanjuntak, D. (Djisman), Mulyono, S. (Sri), Murwito, I. (Ig. Sigit), Jaweng, R. E. (Robert), Fanggida, F. O. (Frits), Kastella, K. (Kadir), Hasan, H. (Hasbullah), Zulfahmi, Cholid, I. (Idham), Bachtiar, I. (Imam), Kindangen, P. (Paulus), Putra, A. S. (Alam), Asadi, L. (La Ode), Sulistio, H. (Herman), Yunanto, A. (Aris), Rahutami, I. (Ika), Achmad, T. (Tauhid), Ridwan, M. (Mohammed), Sudrajat, P. (Prasetyo), Widodo, A. (Agus), Widiantoro, E. (Edi), Gumpita, Wijaya, E. (Erric), Sinaga, M. (Murbanto), Budiastuti, R. R. (Regina), Sundoko, F. (F), Musdar, K. S. (Kurniawaty) |
|---|---|
| Format: | Report application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
, 2002
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://www.neliti.com/publications/233/daya-tarik-investasi-kabupatenkota-di-indonesia-peringkat-134-kabupatenkota-di-i |
Daftar Isi:
- Selain perwujudan demokratisasi, dan pelembagaan hubungan pemerintahan pusat – daerah dan antar daerah, kesejahteraan rakyat menjadi salah satu dari tiga tujuan utama otonomi daerah; hal ini berarti bahwa dari segi ekonomi, keberhasilan otonomi daerah diukur dari sejauhmana warga daerah mendapat akses ekonomi yang lebih dari masa sebelumnya. Berbagai tolok ukur bisa digunakan dalam hal akses ekonomi itu, namun ukuran yang sangat jelas adalah keterserapan tenaga kerja secara langsung serta multiplier effect yang muncul dari adanya investasi.