Lihat Juga

• PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) DALAM MENYELENGGARAKAN PROSES PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Di Pemerintahan Kota Pontianak)
  oleh: MINDARYU PARTINI, S.H NPM. A2021151053, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
  Terbitan: (2017)
• ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BPJS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 22009 TNTANG PELAYANAN PUBLIK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  oleh: Santoso, Teguh, et al.
  Terbitan: (2019)
• PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
  oleh: Octavianti, Eriska; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Pelayanan Perizinan Industri Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
  oleh: Octavianti, Eriska
  Terbitan: (2016)
• Kualitas pelayanan publik pada badan pelayanan terpadu (BPT) Kota Pekanbaru
  oleh: , AZHAR, et al.
  Terbitan: (2009)