Implementasi Pelayanan Publik Pada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Studi Di Badan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru
| Main Author: | Gesmi, Irwan |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Siasat
, 2016
|
| Online Access: |
http://jurnal.uir.ac.id/index.php/JSS/article/view/1138 |
Daftar Isi:
- Abstract The Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 mandated that the established goals for the general welfare of the intellectual life of the nation. The mandate implies the State obliged to meet the needs of every citizen through a government system that supports the creation of public service excellence in order to meet basic needs and civil rights of every citizen for public goods, public services and services administration. Establishment of Integrated Service Agency is to further improve public services and shorten the range of services to the community and avoid bureaucracy Pekanbaru Goverment city also has adopted a policy of which delegates part of the mayor the authority to sub district head. From the description that has been said this study has the objective to determine the organization of public services in an integrated service agency of Pekanbaru city in terms of Act No. 25 of 2009 on public service studies at the Integrated Service Agency of Pekanbaru. In the approach implemented by Edward III, there are four variables that determine a policy, namely (1) communication, (2) resources. (3) the disposition and (4) the structure bureaucration . The conclusion from this study is that the implementation of public services in an integrated service agency of Pekanbaru city in terms of Act No. 25 of 2009 on Public Service Studies at the Integrated Service Agency of Pekanbaru can be rated as good as seen from the implementation of quality service can be accomplished. Keyword: public services, integrated sevice, bureaucration. Abstrak Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 mandat itu tujuan yang ditetapkan untuk kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat menyiratkan negara diharuskan memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung penciptaan keunggulan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang publik, pelayanan publik, dan layanan administrasi. Pendirian badan layanan terpadu adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mempersingkat jangkauan layanan kepada masyarakat dan menghindari birokrasi Pekanbaru Pemerintah kota juga telah mengadopsi kebijakan bagian delegasi kewenangan sub Bupati Walikota. Dari uraian yang telah mengatakan studi ini memiliki tujuan untuk menentukan organisasi pelayanan publik di kota badan Pekanbaru pelayanan terpadu dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik studi di badan layanan yang terintegrasi di Pekanbaru. Dalam pendekatan yang dilaksanakan oleh Edward III, ada empat variabel yang menentukan kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya. (3) disposisi dan (4) bureaucratization struktur. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kota badan Pekanbaru pelayanan terpadu dalam undangundang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik studi di badan layanan yang terintegrasi di Pekanbaru dapat dinilai baik seperti terlihat dari pelaksanaan kualitas layanan dapat dicapai. Kata kunci: pelayanan publik, pelayanan terpadu, birokrasi