Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan BPHTB studi kasus pada kantor pelayanan PBB Jakarta selatan satu

Main Author: Sherra Emaretha
Other Authors: Yahya Hamja
Format: Bachelors
Terbitan: Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2004
Online Access: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/9448
Daftar Isi:
  • xii, 112 p.
  • Bagi negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Seiring dengan tujuan untuk kemandirian bangsa maka penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan. Untuk mendukung kemandirian ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. Indonesia pada saat ini memasuki era otonomi daerah, telah ada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Landasan yuridis yang terbentuk ini, dengan semangat pembaharuan dari pemerintah dan tentunya harus dilaksanakan dengan konsekuen untuk pengembangan daerah masing-masing sesuai potensi alam sektoral ekonomi lainnya yang dapat dimanfaatkan.