Pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah bermasalah (studi kasus pada PT. Pandi Kencana)
| Main Author: | Syariifah Saniyyah Algadri |
|---|---|
| Other Authors: | Fathudin |
| Format: | bachelorThesis |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43041 |
Daftar Isi:
- Banyaknya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan sebuah penyimpangan mengakibatkan tergeraknya Pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah umrah yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Adapun kebijakan-kebijakan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah agar tercapainya tujuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yaitu para jemaah dapat menajalankan ibadahnya dengan tenang dan nyaman, dengan meminimalisir Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan pelanggaran yang merugikan jemaah umrah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan hukum statute aproach dan case aproach sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pembahasan pada skripsi ini menggunakan teori Loerand M. Friedman tentang sistem hukum serta langkah-langkah pengawasan oleh George R. Terry. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah kewenangan pihak swasta yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kementerian Agama hanya sebagai regulator. Sebagai regulator Kementerian Agama melakukan pengawasan dengan jenis pengawasan preventif dan pengawasan represif untuk mengendalikan dan mengawasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).