Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Memprakarsai Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Tahun 2015
| Main Author: | Fachry Hadin |
|---|---|
| Other Authors: | Febri Dirgantara Hasibuan |
| Format: | bachelorThesis |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42872 |
Daftar Isi:
- Indonesia ketika melakukan hubungan dagang di minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) mengalami situasi hambatan, sehingga akhirnya Indonesia memprakarsai Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Pendirian CPOPC tersebut adalah hasil kesepakatan antara Indonesia dengan negara produsen CPO yang mana dalam industri CPO yang saat ini menjadi produk unggulan di bidang pertanian Indonesia. CPO Indonesia tidak hanya menjadi komoditas unggulan di dalam pasar dalam negeri, namun CPO Indonesia juga menjadi produk yang banyak dikonsumsi oleh negara maju, seperti negara Eropa karena kandungan manfaat yang begitu besar di dalam CPO. Dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai kepentingan ekonomi Indonesia di bidang sawit dengan membuat CPOPC, karena adanya kepentingan ekonomi Indonesia di bidang perkebunan dan sebagai penyumbang terbesar devisa Indonesia di sektor perkebunan. Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional, dimana di dalamnya menjelaskan bahwa setiap negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya, agar pelaksanaan kebijakan luar negerinya bisa terarah dan tercapai sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemudian dari hasil penelitian skripsi ini penulis menemukan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia di sektor minyak kelapa sawit sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah RI agar devisa negara dari sektor perkebunan sawit dapat terjaga dan tidak terjadi defisit anggaran, serta dari sektor kepentingan tata global pemerintah RI perlu untuk terus mempromosikan sawit yang berkelanjutan.