Lihat Juga

• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Kedudukan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perlawanan Terhadap Sita Terhadap Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• STATUS HUKUM ASET PERSEROAN PAILIT YANG TERIKAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)
  oleh: ARFAN, Sulaedi
  Terbitan: (2018)
• Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Kurator Atas Harta Pailit Dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Analisis Putusan 49 Pk/ Pdt.Sus-Pailit/2013 )
  oleh: Ulfah, .
  Terbitan: (2017)
• Batasan Frasa Hal-Hal Lain Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Hukum Terhadap Kreditur Fiktif (Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018)
  oleh: Nugroho, M Agung
  Terbitan: (2022)