mekanisme objek agunan kredit pada bank rakyat Indonesia dengan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta
| Main Author: | Faizal |
|---|---|
| Other Authors: | Abdullah Sulaiman |
| Format: | Bachelors |
| Bahasa: | in |
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30527 |
Daftar Isi:
- viii, 104 hlm.; 30 cm.
- Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya bergantung pada gaji bulanan tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumtifnya. Kredit bank merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mendapatkannya dibutuhkan suatu benda yang dapat menjamin pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang digunakan para Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil. Walaupun Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang memiliki nilai pengoperan, namun dalam praktik perbankan SK ini dapat diterima sebagai suatu jaminan dalam kredit bank. Sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagai jaminan suatu kredit bank mengingat Pegawai Negeri Sipil dalam pekerjaanya sering mengalami gejolak administrasi dan kelembagaan yang tidak jarang meningkatkan risiko timbulnya kredit macet bagaimana prosedur pengikatan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit perbankan, apa saja faktor penyebab terjadinya kredit macet tersebut, dan bagaimana prosedur dalam menyelesaikan kredit macet tersebut pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (document study).