Efektivitas Reversal Burden of Proof menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)
| Main Author: | Saputra, Hasrullah Jaya |
|---|---|
| Format: | Report NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14676/1/Hasrulan%20Jaya%20Saputra%2010200114049.pdf http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14676/ |
Daftar Isi:
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan Reversal Burden of Proof tidak begitu efektif karena asas yang berlaku pada sistem pembalikan beban pembuktian adalah Asas Presumtion of Guilt (asas praduga bersalah) yang artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Asas ini dianggap sebagaian orang sebagai hal yang merugikan hak-hak terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan asas lex specialist derogat legi generallie, yang dengan sendirinya menyimpang dari KUHAP serta kelebihan Reversal Burden of Proof dalam persidangan memberikan sedikit kemudahan jaksa dalam hal membuktikan asal usul kekayaan terdakwa, cukuplah terdakwa sendiri yang membuktikannya dan kekurangan Reversal Burden of Proof pada perkara korupsi masi tergolong sangat kurang karena di anggap merugikan hak-hak dari terdakwa. Sementara dalam hukum pidana Islam Reversal Burden of Proof dinilai tidak efektif karena lingkup berlakunya hukum pidana Islam hanya untuk negeri muslim.