Peran pemerintah kota depok dalam penanganan mantan anggota gafatar
| Main Author: | M. Agus Noorbani |
|---|---|
| Format: | Journal |
| Terbitan: |
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Salah satu arahan kebijakan pemerintah untuk memperkuat keharmonisan komunitas agama adalah untuk melindungi kelompok agama minoritas dan penyembuhan trauma berbasis agama. Penelitian yang dirancang secara deskriptif kualitatif ini adalah studi evaluatif terhadap satuan unit lokal Kota Depok yang memiliki wewenang untuk berurusan dengan mantan anggota Geaux dan warga negara lain yang dicatat sebagai anggota ex-Gewati. Penelitian ini menemukan bahwa dalam berurusan dengan mantan anggota Gewati, pemerintah Kota Depok masih terbatas dalam pengambilan, pengumpulan data, perlindungan, konsultasi psikologis, dan mengembalikan mereka pulang. Selain itu, tindakan pasca-kembali terbatas dalam pengamatan dan pengawasan wawasan negara-nasional. Belum ada kebijakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pribadi kepada para mantan anggota Gewati. Beberapa hak sipil mereka masih diabaikan. Ini termasuk layanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan pengembalian aset mereka di Kalimantan. Faktor penghambat dalam berurusan dengan anggota ex-Gewati terutama dalam anggaran tidak fleksibel ketika menghadapi dinamika sosial, terutama ketika berhadapan dengan korban konflik sosial.