Diplomasi Poros Maritim Indonesia: Perspektif Politik Internasional Dan Fiqh Siyâsah Dauliyah
| Main Author: | Liana Nurul Qowiyyu |
|---|---|
| Format: | Masters |
| Terbitan: |
Pustakapedia
|
Daftar Isi:
- Penelitian ini membuktikan bahwa diplomasi poros maritim merupakan bentuk ocean leadership Indonesia menunjukkan posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Argumen pertama adalah perspektif politik internasional yang menilai telah terjadi pergeseran pemikiran dalam tata kelola laut dimana konsep seapower kembali dimunculkan sebagai strategi geopolitik kelautan. Argumen kedua adalah perspektif politik Islam dalam siya>sah dauliyah yang menilai bahwa hubungan antarnegara dijalin atas asas saling keterikatan (engagement). Penelitian ini sependapat dengan Alfred Thayer Mahan (1982) dan Geoffrey Till (2012) yang menempatkan geostrategi sebagai upaya meraih kekuatan yang besar dalam kancah politik internasional melalui seapower. Penelitian ini juga sependapat dengan Ian Storey (2009), John F. Bradford (2011), Arif Satria (2014), Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki (2015). Mereka menjelaskan bahwa peran aktif dan agresif pemerintah sangat diperlukan untuk membangun arsitektur geopolitik dan geostrategi keamanan maritim. Penelitian ini tidak sependapat dengan Triyono Wibowo (2011) yang menyatakan bahwa upaya diplomasi preventif lebih dibutuhkan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan saling percaya dan menghindari konflik. Selain itu, penelitian ini juga menolak Sam Bateman (2011) dan Dewi Fortuna Anwar (2006) yang menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik belum berhasil membangun diplomasi preventif dan confidence building measure. Hal ini dikarenakan rasa saling curiga yang mencegah negara-negara di Asia Pasifik mengembangkan kerjasama keamanan kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah historis-sosiologis. Analisa kebijakan menggunakan teori hedging, yakni tindakan negara untuk berpihak ke kekuatan mana saja dimana keberpihakan itu yang paling menguntungkan bagi negaranya. Argumen ini diperkuat dengan perspektif siya>sah dauliyah yang menekankan bahwa adanya ikatan dalam hubungan antarnegara dibangun demi terciptanya kemaslahatan bersama. Sumber primer penelitian ini adalah pidato presiden Joko Widodo tentang kemaritiman, undang-undang kelautan, kebijakan maritim oleh Kementerian/Lembaga terkait, serta hasil wawancara dengan praktisi dan akademisi terkait kebijakan maritim. Sedangkan sumber sekunder adalah penelitian-penelitian terdahulu terutama yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi maritim di kawasan Indo-Pasifik