Kajian terhadap gagasan sistem dan kelembagaan peradilan pidana terpadu SPPT-PKKTP perkara korban kekerasan dalam rumah tangga
| Main Author: | Muhammad Ishar Helmi |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Syariah dan Hukum
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), bagaimana praktik peradilan terhadap kasus KDRT selama ini, serta desain SPPT yang ditawarkan dalam gagasan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dengan menggunakan SPPT-PKKTP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch yang mana melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral skripsi ini dan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prakteknya saat ini di pengadilan belum berkeadilan jender, APH juga belum terjalinnya koordinasi seperti yang di inginkan SPPTPKKTP, karena di institusi APH sendiri berbeda pemahaman mengenai SPPT-PKKTP yang dikhususkan untuk perempuan korban kekerasan. APH sendiri memahaminya hanya SPPT saja bukan SPPT-PKKTP untuk perempuan korban kekerasan. Didalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP tersangka/terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, KUHAP tidak memberikan akses Jaksa Penuntut Umum berhubungan sebelum proses pemeriksaan sampai ke Pengadilan.