Dinamika kepartaian di Indonesia studi anatomi konflik partai kebangkitan bangsa tahun 1999-2009
Main Author: | HANIFA |
---|---|
Format: | Bachelors |
Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
|
Subjects: |
Daftar Isi:
- Sehari setelah setelah Soeharto jatuh, PBNU kebanjiran usulan dari warga NU dari berbagai daerah. Tercatat ada 39 nama partai politik yang diusulkan. Diantara usulannya yang paling lengkap adalah Lajnah Sebelas dari Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Atas desakan warga NU dari berbagai daerah di Indonesia, Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998, yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Akhirnya pada tanggal 29 Rabiul Awwal 1419 H/ 23 Juli 1998 M, di kediaman Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur Jakarta, dideklarasikan partai politik dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan di deklarasikan oleh para kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU, para Deklarator itu ialah Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, A. Muhith Muzadi. Dalam debut pertamanya di kancah nasional, dalam pemilu 1999. PKB mampu menempati posisi urutan ketiga dalam total perolehan suara dengan jumlah 13.336.963 suara. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 11.900.000 suara,Turun sekitar 2 %. Kemudian pada pemilu 2009, memperoleh 5.146.122 suara mengalami penurunan suara cukup signifikan yaitu 6.843.442 suara atau 5,63 % suara. Penurunan suara PKB dari pemilu ke pemilu itu, dikarenakan konflik yang melanda partai teus menerus. Menghadapi pemilu 2004, PKB mengalami konflik dengan Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Djalil. Karena Matori melanggar kesepakatan partai untuk tidak ikut dalam sidang istimewa yang berujung pada penurunan Gus Dur dari kursi Presiden. Kemudian Matori di pecat dan membuat partai baru yang diberi nama Partai Kejayaan Demokrasi (PKD). Menghadapi pemilu 2009, banyak sekali runtutan konflik yang terjadi. Diantaranya, konflik dengan Alwi Shihab, Syaifullah Yusuf, mereka diberhentikan dengan hormat dari jabatan Ketua Umum dan Sekjend DPP PKB karena rangkap jabatan yaitu masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu menjadi menteri. Mereka tidak terima dengan hal itu, akhirnya mengadukan gugatan ke pengadilan, di pengadilan mereka kalah dan keluar dari PKB membuat partai baru bersama Choirul Anam (Ketua Umum DPW PKB Jawa Timur) bernama Partai Kebangkitan nasional Ulama (PKNU). Kemudian, pemberhentian Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum DPP PKB. Karena sering mengambil kebijakan partai tanpa melibatkan Dewan Syuro PKB yaitu Gus Dur, baik kebijakan administrasi maupun strategis. Sebab dalam AD/ART PKB, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz sama-sama ikut menandatangani surat keluar partai dan Dewan Syura sebagai penentu kebijakan dan arah politik partai. Muhaimin tidak menerima hal itu, lalu mengadukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak Muhaimin Iskandar. Dampak dari konflik PKB yang tidak kunjung padam itu, menyebabkan perolehan suara partai terus menerus turun. Kemudian soliditas partai perlahan-lahan sirna, sebab setiap terjadi konflik selalu melahirkan identitas baru dan pengelolaan konflik yang kurang baik. Pada sisi lain, basis massa pun mulai lemah. Akibat ketidak jelasan partai, basis massa pendukung pun cenderung apatis terhadap partai bahkan apolitis (golput). Apabila konflik ini tidak segera diatasi, maka basis massa pendukung akan mengalihkan suaranya ke partai lain. Tidak menutup kemungkinan dalam pemilu mendatang PKB tidak akan lolos electoral threshold (ambang batas).