Pengaruh humanitarian intervention PBB terhadap politik dalam negeri Myanmar paska bencana cyclone nargis Tahun 2008
| Main Author: | AFTIA, Rizkah |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
|
Daftar Isi:
- Perkembangan politik domestik di Myanmar menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan yang ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Junta Militer ke pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Presiden Then Shein setelah diadakannya pemilu pada 7 November 2010. Selanjutnya, pemerintah sipil membebaskan tokoh pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi pada 13 November 2010 sejak menjadi tahanan rumah pada 1990. Perkembangan politik Myanmar juga tampak pada politik luar negeri Myanmar yang sebelumnya bersifat isolasionisme. Myanmar ditunjuk sebagai ketua ASEAN untuk periode 2014 dan sebagai penyelenggara SEA Games pada 2013 setelah mengikuti KTT ASEAN pada November 2011. Perkembangan lain yang menunjukkan perubahan pada politik Myanmar adalah kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton ke Myanmar pada 30 November � 2 Desember 2011. Pada kunjungan tersebut Hillary Clinton menemui Aung San Suu Kyi untuk membahas tentang prospek hubungan Amerika Serikat dengan Myanmar yang selama hampir 50 tahun merenggang. Seluruh kejadian penting di atas menunjukkan bahwa Myanmar terus mengalami perubahan politik domestik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut di atas mulai terjadi sejak masuknya PBB lewat humanitarian intervention dan Responsibility to Protect paska bencana Cyclone Nargis pada 2 Mei 2008. Masuknya humanitarian intervention dan Responsibility to Protect PBB ke Myanmar adalah awal mulai terbukanya Myanmar terhadap dunia internasional. Selain PBB, ASEAN juga turut ambil bagian dalam tindakan humanitarian intervention dan Responsibility to Protect tersebut. Oleh karena itu skripsi ini melihat bahwa humanitarian intervention dan Responsibility to Protect berpengaruh terhadap perubahan politik dalam negeri Myanmar yang pada akhirnya juga mempengaruhi politik luar negeri Myanmar.