Unila teralisme Amerika Serikat dalam menginvasi Irak tahun 2003
| Main Author: | MULYADI, Taufik |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Kebijakan AS untukmenginvasiIrak 2003 merupakansebuahfenomena yang sangatmenarikuntukdikajidanditeliti.DalammenelitiinvasikeIrakini, banyakaspek yang sebenarnyabisadigunakandalammenganalisadanmenjelsakaninvasi AS keIrak 2003.Mulaidarilobiyahudi, teorikonspirasi, korporasi media AS, kepentinganminyak AS danlainlain. Namundalamhalinipenulismencobauntukmenelitibagaimanakebijakaninidapatdiambil dandisahkanolehparapengambilkebijakan d AS. SejakawalisuuntukmenginvasiIrakdigulirkan, AS memangtidakmempunyaibuktidanalasankuat yang mampumenjustifikasikebijakan AS untukmenginvasiIrak.Dalammelaksanakanperang global melawanterorisme,AS mampumenjustifikasikebijakannyauntukmenginvasi Afghanistan yang merupakansarangorganisasiterorisinternasional Al-Qaeda yang dituduhmendalangiserangan 11 September kemenara WTC.Namuntidakdengankebijakan AS menginvasiIrak.Alasan yang digunakan AS adalahbahwaIrakmemilikisenajatpemusnahmasalsertaketerkaitanIrakdenganorganisas iterorisinternasional.Pascaserangan 11 September, AS seolahmenjadi paranoid dankhawatirakanadanyaseranganteroris yang lebihbesar yang dapatmengancamkeamanannasional AS. Hal tersebutberakibatpadakebijakanperang yang dianggap �dibuat-buat� danterlalutergesa-gesa. Dalampenelitianinipenulismenggunakanteoripengambilankebijakan model adaptif.Teoriinimenjelaskanbahwakebijakan AS untukmenginvasiIrakmerupakanhasiladaptasikebijakanluarnegeridalamrangkameresp onserangan 11 September.Meskipunpadaakhirnyaadaptasikebijakantersebutmerupakansebuahblunde rkarenatuduhan yang selamainidiarahkankeIraktidakterbukti. Konsepkedua yang masihbagiandariteoripengambilankebijakanadalah model birokrasi.Ketikaeksekutif AS (Presiden) mengajukan proposal perangIrak, Kongrestidakmemainkanperannyasebagaipenyeimbangpemerintah yang seharusnyamengontroldanmengkritisi proposal tersebut.Akhirnya, proposal perang yang sebenarnyabisadigagalkantersebutdapatdisahkanolehKongres.Dan terakhiradalahimplementasistrategipre-emptive wardalaminvasi AS keIrak.Dalamdoktrinini, AS seolahmenerapkandoktrindanstrategi yang melegalkanuntukmenyerangnegara yang dicurigaiterlebihdahuludaripadamendapatresikolebihbesarjikatidakmenyerang.Denga ndoktrinini, maka AS lebihmemilihuntukmenyerangIrakterlebihdahulumeskipuntidakadabuktiIrakmempuny ai WMD. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di awal abad 21, fenomena terorisme internasional mengemuka sebagai salah satu isu utama dalam hubungan internasional. Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi target utama dari aksi terorisme internasional. Aksi ini tidak hanya selalu ditujukan pada AS, namun juga ditujukan bagi negara sekutunya di seluruh dunia. Terorisme internasional dianggap oleh AS sebagai ancaman terhadap kemanan dan kepentingan nasionalnya. Serangan ke menara kembar WTC (World Trade Center) di New York pada 11 September 2011 merupakan momentum munculnya fenomena terorisme internasional. Serangan ke gedung WTC semakin mempertegas aksi terorisme internasional. Hal tersebut seakan menjadi pemicu atas terjadinya serangan teroris di berbagai negara yang tujuannya menyerang simbol dan warga AS serta sekutunya. Dengan adanya hal tersebut, maka Presiden AS George Walker Bush menyerukan perang global melawan terorisme (global war on terrrorism) (Kompas, 25 September 2001: 1). AS menyatakan perang terhadap terorisme karena dianggap sudah mengancam keamanan nasional. Pasca serangan 11 September 2001, AS pun menyerukan agar seluruh negara bergabung untuk bersama-sama melawan terorisme. Aksi terorisme dalam serangan 11 September dianggap telah meruntuhkan dominasi dan hegemoni AS yang bisa dikalahkan oleh kelompok teroris atas kekuatan tunggalnya selama ini (Williams, 2003: 12). Selain itu, serangan 11 September telah mengubah total sistem keamanan nasional AS (National