Perencanaan arsitektur enterprise pada proses pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Kasus Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI))

Main Author: Anita Rachmawati
Format: Bachelors
Terbitan: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Subjects:
Daftar Isi:
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemerintahan yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ditegaskan mengenai kedudukan dan peran Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas dalam memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam dokumen Renstra BPK disebutkan bahwa BPK memiliki visi dan misi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara dengan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri untuk mencapai tujuan negara. Visi dan Misi tersebut dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran strategis. Dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan sasaran yang ditargetkan berupa peningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan. Keberhasilan dari sasaran strategis diukur dari indikator kinerja utama yaitu jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan, ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta presentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan. Namun saat ini, BPK belum mampu mencapai visi dan misi BPK.. Hal tersebut ditunjukkan dalam presentase pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang cenderung menurun setiap tahunnya. Kecenderungan penurunan realisasi terhadap target IKU disebabkan karena tidak adanya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Contohnya untuk mengetahui indikator pengujian sistem pengendalian intern dalam proses pelaksananan pemeriksaan mengalami kesulitan karena adanya miss communication dalam kertas kerja pemeriksaan pemahaman sistem pengendalian intern pada proses perencanaan pemeriksaan. Disamping itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di lingkungan BPK saat ini masih secara ad hoc. Melihat hal tersebut maka BPK perlu mengembangkan sebuah tatanan perencanaan yang baik dalam setiap aspek yang ada khususnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yaitu sebuah perencanaan arsitektur enterprise yang menggambarkan secara jelas dan detail proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM.