Evaluasi tata kelola Teknologi Informasi (TI) pada pengembangan aplikasi dan data menggunakan framework cobit 5 dan ISO/IEC 38500 (studi kasus: Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Bogor)
| Main Author: | Suhartini Setia Ningsih |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data (PAD) merupakan Sub Bagian Bidang E-Government DISKOMINFO Kabupaten Bogor yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggara E-Government. Dalam pelaksanaannya Seksi PAD memiliki permasalahan terkait kompetensi pegawai yang belum mencapai standar dalam pengembangan sistem (aplikasi) serta belum terlaksananya PERBUB No.11 Tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pengembangan sistem sehingga belum tercapainya target koordinasi dan monitoring dalam pengembangan sistem (aplikasi) dilingkungan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, peneliti melakukan evaluasi pada pengembangan aplikasi dan data menggunakan framework COBIT 5 dan ISO/IEC 38500. Penelitian ini menggunakan Process Assessment Model (PAM) dengan skala Guttman untuk mengetahui hasil dan Capability level. Fokus domain yang digunakan adalah EDM04 Ensure Resource Management dan MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance. Hasil dan capability level untuk kondisi saat ini (as is) adalah level 2 Managed Process dengan nilai 2,38 yang berarti Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data telah memiliki proses aktivitas dalam identifikasi kebutuhan akan kompetensi pegawai serta memiliki aturan terkait monitor dan koordinasi dalam kegiatan pengembangan sistem (aplikasi) dilingkungan Kabupaten Bogor. Sedangkan, untuk kondisi yang diharapkan (to be) berada pada level 3 Established Process sehingga dibuatkan rekomendasi berdasarkan prinsip ISO 38500 terkait kompetensi pegawai yang belum memenuhi syarat dalam mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan pada lingkungan Kabupaten Bogor ialah dengan mengadakan kegiatan training yang terjadwal untuk meningkatkan kompetensi pegawai, selain itu, terkait sulitnya monitoring dan koordinasi karena ego sektoral antar dinas diharapkan dapat dilakukannya kegiatan sosialisasi lanjutan terkait koordinasi antara Dinas lain dengan DISKOMINFO dalam kegiatan pengembangan aplikasi dan data sesuai dengan regulasi yang berlaku agar monitoring sistem yang berjalan dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan laporan yang sesuai dan tepat waktu.