KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MUATAN LOKAL DI SMK NEGERI 3 BANYUMAS
Main Author: | SULISTIYANA, NIM. 1423303071 |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5057/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5057/2/KEBIJAKAN%20PROGRAM%20PENDIDIKAN%20MUATAN%20LOKAL%20DI%20SMK%20NEGERI%203%20BANYUMAS.pdf http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5057/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan merupakan ketentuan atau aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program pendidikan untuk lembaga pendidikan, sehingga program pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal dan kendala dalam pelaksanaan program pendidikan muatan lokal di SMK Negeri 3 Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMK Negeri 3 Banyumas, waka kurikulum, guru muatan lokal bahasa jawa dan peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal, meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan meliputi menentukan mata pelajaran muatan lokal, menentukan guru, menentukan sumber dana dan sumber belajar. Tahap pengorganisasian meliputi pembagian tugas untuk waka kurikulum dan guru muatan lokal. Tahap pelaksanaan meliputi mengikutsertakan guru dalam kegiatan workshop, pelatihan, diklat, MGMP dan penyusunan prota, promes, silabus dan RPP. Tahap pengawasan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan muatan lokal. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan muatan lokal tentunya memiliki kendala seperti kurangnya jumlah guru muatan lokal, kurang sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pembelajaran, adanya peserta didik yang berasal dari luar daerah sehingga sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru.