PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARKIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga) Oktaviani Singgih Perdani NIM: 1223202023
| Main Author: | Oktaviani Singgih Perdani, 1223202023 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3164/1/COVER_BABI_BABV_DAFTARPUSTAKA.pdf http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3164/2/OKTAVIANI%20SINGGIH%20PERDANI_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUM.pdf http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3164/ |
Daftar Isi:
- Di alun-alunkabupatenPurbalinggaterdapataktivitasparkir yang terjadiantarakonsumenparkirdanjuruparkir.Ketikakonsumenparkirmemberikanupahjasakepadajuruparkir, tugasjuruparkiryaitumenjagakeselamatankendaraandan helm besertabarang yang ada di kendaraantersebutdanbertanggungjawabapabilaterjadikehilangan.Akan tetapi, padakenyataannyajuruparkirmelalaikantugasdantanggungjawabnyatersebut.Pokokpermasalahandaripenelitianiniadalah 1) bagaimanapraktikpelaksanaanparkir di alun-alunkabupatenPurbalingga, dan 2) bagaimanapandanganhukum Islam danhukumperlindungankonsumenterhadappraktikparkir di alun-alunkabupatenPurbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, praktik pelaksanan parkir yang terjadi di alun-alun kabupaten Purbalingga yaitu konsumen parkir datang ke alun-alun kabupaten Purbalingga dan memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang tersedia, kemudian memberikan upah sebesar Rp. 1.000sebagai upah jasa telah menjagakan kendaraannya. Kedua, bahwa praktik parkir yang terjadi di alun-alun kabupaten Purbalingga belum memenuhi hukum Islam, karena salah satu kewajiban mujir tidak terpenuhi, dan dalam amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen, karena salah satu hak konsumen tidak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.