Tampilan Petugas: Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Main Author:	Suhti, Suhti
Format:	Bachelors NonPeerReviewed Book
Bahasa:	ind
Terbitan:	, 2021
Subjects:	340 Hukum
Online Access:	http://repository.uinbanten.ac.id/7836/1/COVER.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/2/PERNYATAAN%20KEASLIAN%20SKRIPSI.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/3/BAB%20I.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/4/BAB%20II..pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/5/BAB%20III.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/6/BAB%20IV.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/7/BABV...pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/

ctrlnum	7836
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/</relation><title>Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</title><creator>Suhti, Suhti</creator><subject>340 Hukum </subject><description>Suhti NIM: 161120144 skripsi dengan judu Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Ialam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seiring marak dan mengakarnya korupsi di Indonesia, negara mengambil keputusan membentuk sebuah lembaga yang terlahir di bawah Undang-Undang yaitu lembaga KPK. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekeuasaan lembaga lain. Rumusan masalahnya adalah, Apa faktor utama dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia? Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur tata negara Indonesia? Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi? Tujuan penelitiannya adalah, Untuk mengetahui faktor utama dibentuknya Lembaga Komis Perantasan Korupsi di Indonesia.Untuk mengetahui Bagaimana peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tndak pidana korupsi, Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Tata Negara Indonesia Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Pendekatan yang dipakai penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, dalam rangka mengupas lebih dalam dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan guna dapat menjawab yang berkaitan dengan eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tata negara Indonesia. iii Hasil peneliian menunjukkan, Faktor Utama dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dikarenakan tidak efektifnya lembaga- lembaga yang sudah ada, seperti Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mempunyai wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak menjalankan tugas yang semestinya, Pembentukan lembaga KPK adalah salah satu agenda penting dalam pembenahan tata pemerintahan Indonesia, dalam Ketatanegaraan Indonesia lembaga-lembaga negara berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yang bersifat campuran, seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melihat kepada rujukan UU No 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari UU No 30 Tahun 2002 lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunya wewenang yang sama seperti lembaga KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian</description><date>2021-12-28</date><type>Thesis:Bachelors</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/1/COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/2/PERNYATAAN%20KEASLIAN%20SKRIPSI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/3/BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/4/BAB%20II..pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/5/BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/6/BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/7/BABV...pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc</rights><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/7836/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Suhti, Suhti (2021) Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN. </identifier><recordID>7836</recordID></dc>
language	ind
format	Thesis:Bachelors Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	Suhti, Suhti
title	Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
publishDate	2021
topic	340 Hukum
url	http://repository.uinbanten.ac.id/7836/1/COVER.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/2/PERNYATAAN%20KEASLIAN%20SKRIPSI.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/3/BAB%20I.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/4/BAB%20II..pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/5/BAB%20III.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/6/BAB%20IV.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/7/BABV...pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/7836/
contents	Suhti NIM: 161120144 skripsi dengan judu Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Ialam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seiring marak dan mengakarnya korupsi di Indonesia, negara mengambil keputusan membentuk sebuah lembaga yang terlahir di bawah Undang-Undang yaitu lembaga KPK. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekeuasaan lembaga lain. Rumusan masalahnya adalah, Apa faktor utama dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia? Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur tata negara Indonesia? Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi? Tujuan penelitiannya adalah, Untuk mengetahui faktor utama dibentuknya Lembaga Komis Perantasan Korupsi di Indonesia.Untuk mengetahui Bagaimana peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tndak pidana korupsi, Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Tata Negara Indonesia Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Pendekatan yang dipakai penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, dalam rangka mengupas lebih dalam dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan guna dapat menjawab yang berkaitan dengan eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tata negara Indonesia. iii Hasil peneliian menunjukkan, Faktor Utama dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dikarenakan tidak efektifnya lembaga- lembaga yang sudah ada, seperti Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mempunyai wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak menjalankan tugas yang semestinya, Pembentukan lembaga KPK adalah salah satu agenda penting dalam pembenahan tata pemerintahan Indonesia, dalam Ketatanegaraan Indonesia lembaga-lembaga negara berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yang bersifat campuran, seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melihat kepada rujukan UU No 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari UU No 30 Tahun 2002 lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunya wewenang yang sama seperti lembaga KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian
id	IOS3645.7836
institution	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
institution_id	609
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
library_id	672
collection	Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
repository_id	3645
subject_area	Islamic Religious Education/Pendidikan Agama Islam, Sekolah Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Islamic History/Sejarah Islam Tafsir Al-Qur'an
city	SERANG
province	BANTEN
shared_to_ipusnas_str	1
repoId	IOS3645
first_indexed	2023-04-14T02:29:22Z
last_indexed	2023-04-14T02:29:22Z
recordtype	dc
_version_	1765163656293646336
score	17.538404

Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lihat Juga