Penerapan dan Penegakan Perda Kota Serang No. 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)
Daftar Isi:
- Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertambahan penduduk, dengan segala aktivitasnya baik masyarakat pemukiman, pedagang pasar merupakan salah satu komponen dalam timbulnya permasalahan lingkungan, hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan fisik social dan masyarakat yang di karenakan pengelolaan sampah yang kurang ideal. Masalah persampahan sendiri dapat mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan yang bisa menyebabkan tertularnya berbagai macam penyakit dan berkurangnya nilai keindahan. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana Strategi DLH dalam melakukan pengelolaan sampah?, Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap dampak pembuangan sampah di TPA? , serta bagaimana kebijakan pemkot terhadap pengelolaan sampah terkait perda kota.serang No. 43 Tahun 2019? Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang di lakukan pemkot dalam melakukan pengelolaan sampah, Tanggapan Masyarakat menegenai dampak pembuangan sampah di TPA, serta kebijakan dan strategi apa yang di miliki pemerintah Kota.Serang terkhusus Dinas Terkait mengenai Pengelolaan Sampah Di Kota.Serang. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota.Serang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pada kajian literatur, pengamatan di lapangan serta kompilasi dari hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan,. Serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Hasil yang dapat di simpulkan: 1. Strategi DLH dalam melakukan pengelolaan sampah dengan meningkatkan kinerja untuk melakukan pengurangan timbulan sampah yang berada di TPA dengan cara melakukan pengelolaan menjadi barang yang bermanfaat serta melakukan penguatan komitmen antara lembaga legislative dan Ekskutif untuk melakukan pengelolaan sampah dan dilaksanakan sesuai norma, standar dan prosedurnya. 2. Sebagian masyarakat terganggu akan adanya timbulan sampah di TPA dan berdampak pada ekonomi bagi para pemulung 3. Kebijakan nya yakni membuat sanitasi berbasis masyarakat dengan membangun TPS-3R yakni dengan memakai kembali barang yang bisa di gunakan, mengurangi dan mendaur ulang kembali sampah.