Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
| Main Author: | Pasaribu, Johannes |
|---|---|
| Other Authors: | Syahrin, Alvi, M. Ekaputra, Suhaidi |
| Format: | Masters application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://202.0.107.133/handle/123456789/898 |
Daftar Isi:
- 157005155
- The existence of the authority of prosecutors in Indonesia in prosecution is closely related to the principle of dominus litis. In accordance with the principle of dominus litis, the determination and control of prosecution policy is only in one hand, namely the prosecutor's office. Prosecutors conduct investigations only in connection with certain crimes. This leads to the need to review the authority of the prosecutor on the investigation and prosecution in the Indonesian Criminal Justice System linked to the dominus litis principle. Regarding the formulation of the regulation of the authority of the prosecutor at the stage of investigation and prosecution as an attempt to renew the criminal procedure law in Indonesia is associated with the dominus litis principle. This research is a normative research, and is analytical descriptive that describes as well as analyzing a phenomenon associated with the Role of Attorney Related Principles Dominus Litis Based on Criminal Justice System In Indonesia. The result of the research shows that the authority of the prosecutor in the investigation and prosecution in the Indonesian Criminal Justice System related to the dominus litis principle based on the Criminal Procedure Code is only limited to prosecution while the prosecutor enters the field of investigation regulated in Law no. 16 Year 2004 About the Attorney of the Republic of Indonesia, namely Article 30 paragraph (1) letter d and the article is considered as a special event where it is prohibited in the 284 KUHAP. Subject Formulation of the authority of the prosecutor at the stage of investigation and prosecution as an effort to renew the criminal procedure law in Indonesia associated with the principle of dominus litis is the prosecutor must be present at the time of the investigation where the prosecutor during the examination took place immediately but not to intervene in the process. Intervention can be done by pre-prosecution method so that any crime or deed can become clearer. Such a position, obviously will not make the police become disturbed because the prosecutor's office is only present in the process of investigating the investigation action of the prosecutor can be reflected through the process of pretendment which becomes the authority of the prosecutor. Such circumstances will make the prosecutor become a real capable of accountable cases that delegated to him in the hearing, knowing the suspect figure and the evidence. It is expected that the legislature will immediately complete RKUHA) in order to immediately overcome the imbalance of legislation taking place in relation to the authority of the prosecutor in conducting investigation and prosecution by first having to do a deep study so that there is no confusion between the KUHAP New with the law of the prosecutor's office. It is hoped that the review of the RKUHAP of 2012 or existing must be careful to observe the dominus litis related to the authority of the prosecutor not as if giving a wide dominus litis but still determining the case worthy or not being tried not in the hands of Prosecutor but to the preliminary judge.
- Keberadaan kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan sangat berkaitan dengan asas dominus litis. asas dominus litis, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Jaksa melakukan penyidikan hanya terkait tindak pidana tertentu. Ini membawa kepada perlu dikaji kewenangan jaksa pada penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dikaitkan dengan asas dominus litis. Perihal formulasi pengaturan kewenangan jaksa pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagai suatu upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dikaitkan dengan asas dominus litis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, perihal Kewenangan jaksa pada penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dikaitkan dengan asas dominus litis berdasarkan KUHAP hanya terbatas pada penuntutan saja sedangkan jaksa melakukan penyidikan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan pasal tersebut dianggap sebagai acara khusus dimana hal tersebut dilarang dalam 284 KUHAP. Perihal Formulasi pengaturan kewenangan jaksa pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagai upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dikaitkan dengan asas dominus litis, jaksa harus hadir pada saat dilakukan penyidikan dimana jaksa saat pemeriksaan berlangsung hadir langsung akan tetapi tidak boleh melakukan intervensi. Intervensi dilakukan dengan metode prapenuntutan sehingga setiap tindak pidana atau perbuatan dapat menjadi semakin jelas. Posisi ini jelas tidak akan membuat polisi menjadi terganggu karena kejaksaan hanya hadir dalam proses penyidikan tindakan penyidikan dari jaksa dapat tercermin melalui proses prapenuntutan yang menjadi kewenangan jaksa. Kondisi demikian akan membuat jaksa menjadi secara nyata mampu bertanggungjawab atas kasus yang dilimpahkan kepadanya dipersidangan, mengetahui sosok tersangka dan barang buktinya. Diharapkan agarlegislatif segera merampungkan RKUHAP agar segera dapat mengatasi ketimpangan peraturan perundang-undangan terjadi terkait kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dengan terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian yang mendalam sehingga tidak terjadi kesimpang siuran antara KUHAP yang baru dengan undang-undang kejaksaan. Diharapkan perlu dilakukan pengkajian ulang RKUHAP tahun 2012 atau yang telah ada harus cermat memperhatikan dominus litis terkait kewenagan jaksa jangan seolah-olah memberikan dominus litis yang luas tetapi tetap penentu perkara layak atau tidak disidangkan bukan berada ditangan jaksa tetapi pada hakim pemeriksa pendahuluan.