Politik Pembangunan Agraria Rejim Jokowi- Jusuf Kalla (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial )
| Main Author: | Sianturi, Rida Evri Yani |
|---|---|
| Other Authors: | Warjio |
| Format: | Bachelors application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4179 |
Daftar Isi:
- 140906015
- This research aims to describe the agrarian development policy under Jokowi-Jusuf Kalla government which can be seen in the National Strategy of Agrarian Reform of Jokowi Jusuf Kalla. The instruction about the implementation strategy of agrarian reform basically depart from agrarian condition in Indonesia which in critical situation, and if wee see the situation of people’s welfare so low especially those who work as farmers due to the imbalance of land ownership that occurs due to the unequivocal policy in the handling of agrarian issues, such as firm rules on land tenure and also uneven land redistribution. This research soon will see the actor, values and ideologies that become the real representatives of this policy. Because, the critical act and resistance of the people is not little anymore to perceive the policy by assessing the policy of agrarian reform is not the best solution of agrarian condition which is in critical. The research method use a qualitative descriptive by collect and compare sources of data either the documents or the website (library research). The teory that used in explaining the problem is theory of development politics that proposed by Warjio, agrarian theory of agriculture that proposed by Gunawan Wiradi, and public policy theory that proposed by Budi Winarno. The result of the research concludes that the policy of the implementation of agrarian reform 2016-2019 Jokowi-Jusuf Kalla Government is the policy of land object of agrarian reform and agrarian land still there are some strategic points that are not in accordance with the spirit of UUPA No. 5 1960 especially in reducing and eliminating the imbalance of land ownership in Indonesia and social forestry is not as true.
- Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan politik pembangunan agraria di bawah Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dapat dilihat dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Jokowi-Jusuf Kalla. Arahan tentang strategi pelaksanaan reforma agraria pada dasarnya berangkat dari kondisi agraria di Indonesia yang berada dalam ambang kritis, melihat begitu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani yang disebabkan ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi karena tidak tegasnya kebijakan didalam penanganan masalah agraria, seperti aturan tegas tentang batas penguasaan lahan dan juga redistribusi tanah yang tidak merata. Penelitian ini nantinya akan melihat aktor, nilai dan ideologi yang menjadi representatif sesungguhnya dari kebijakan ini. Karena, tidak sedikit kritikan bahkan perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan ini dengan menilai kebijakan reforma agraria tersebut tidak menjadi solusi dari konidisi agraria yang sedang diambang kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualiatatif dengan mengumpulkan dan mengkompilasikan sumber-sumber data baik itu dokumen-dokumen atau website (Library research). Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori politik pembangunan yang dikemukakan oleh Warjio, teori pembahuruan agraria yang dikemukakan oleh Gunawan Wiradi, dan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Budi Winarno. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan strategi Pelaksanaan reforma agraria 2016-2019 Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu kebijakan tanah objek reforma agraria dan penghutanan agraria masih terdapat beberapa poin strategi yang tidak sesuai dengan semangat UUPA No.5 Tahun 1960 terutama dalam mengurangi apalagi menghilangkan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia serta penghutanan sosial tidak seperti sejatinya.