Lihat Juga

• “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NAMUN TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM”
  oleh: WIJAYA, BINSAR
  Terbitan: (2017)
• Aspek hukum pertanggungjawaban seorang notaris yang tidak diketahui keberadaannya terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang belum disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia : studi kasus: kantor notaris x = Responsibility of notary whom where abouts unknown toward establishment deed which need an approval from minister of law and human rights Republic of Indonesia : case study : notary x office
  oleh: Fenny Karim, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Tanggung jawab notaris terhadap pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan hak asasi manusia
  oleh: , MUKTI, Heady Anggoro, et al.
  Terbitan: (2010)
• Aspek hukum atas terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 355/K/TUN/2009) = Legal aspect upon the issuance of decree of the minister of law and human rights against articles of association amendment deed which not meet the provision of presence quorum of GMS (case study: decree of the supreme court number: 355/K/TUN/2009)
  oleh: Audra Melanie Nicole Manembu, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI MELALUI NOTARIS
  oleh: Hapsari, Puspita Ika; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2017)