Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi (Studi Di Kota Medan)
| Main Author: | Sembiring, Ega Pranata |
|---|---|
| Other Authors: | Kamelo, Tan, OK. Saidin |
| Format: | Student Papers |
| Bahasa: | ind |
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31950 |
Daftar Isi:
- Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan karya cipta dinilai belum membuahkan hasil yang maksimal. Berbagai macam pelanggaran terus berlangsung seperti pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Masyarakat Indonesia sendiri dalam mengapresiasi ketentuan hak cipta dirasakan masih sangat rendah misalnya ada anggapan bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap perbuatan yang rendah atau hina. Berbeda dengan misalnya penjual narkoba secara umum sudah dianggap sebagai musuh masyarakat, sedangkan pembajak hak cipta dan penjual barang-barang bajakan belum dianggap sebagai musuh masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Apakah penegakan hukum yang selama ini berlaku telah memberikan perlindungan secara memadai terhadap hak cipta atas karya sinematografi khususnya hak penjualan karya sinematografi dalam bentuk DVD dan VCD, bagaimanakah budaya hukum masyarakat penjual dan pembeli DVD dan VCD hasil karya sinematografi bajakan di Kota Medan, dan bagaimanakah peranan aparat penegak hukum atas peredaran DVD dan VCD hasil karya sinematografi bajakan di Kota Medan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Penelitian deskriptif analistis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Penegakan hukum yang selama ini berlaku belum memberikan perlindungan secara memadai terhadap hak cipta atas karya sinematografi khususnya hak penjualan karya sinematografi dalam bentuk DVD dan VCD, sebab walaupun peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur secara tegas larangan dan sanksi terhadap pembajakan karya sinematografi, namun pelaksanaan undang-undang ini tampaknya belum terselanggara sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui dari masih maraknya peredaran DVD dan VCD bajakan di hampir setiap sudut Kota Medan. Budaya hukum masyarakat penjual dan pembeli DVD dan VCD hasil karya sinematografi bajakan di Kota Medan masih terlihat sangat rendah. Dikatakan demikian karena meskipun hampir seluruh penjual DVD dan VCD bajakan mengetahui bahwa telah ada undang-undang yang melarang keberadaan DVD dan VCD bajakan, namun mereka masih terus saja melakukan aktivitas memperjualbelikan DVD dan VCD bajakan tersebut. Peranan aparat penegak hukum atas peredaran DVD dan VCD hasil karya sinematografi bajakan di Kota Medan belum terliat, sebab belum ada tindakan proaktif dari pihak Kepolisan (dalam hal ini Polresta Medan) untuk menegakkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara umum dan ketentuan hak penjualan yang diatur Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara khusus.
- 050200362