Pengawasan Keuangan Daerah Untuk Sektor Belanja Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar
| Main Author: | Fajriansyah, Andi |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Jurnal Aksi
, 2016
|
| Online Access: |
http://journal.stieamkop.ac.id/index.php/aksi/article/view/28 http://journal.stieamkop.ac.id/index.php/aksi/article/view/28/25 |
Daftar Isi:
- Dalam kontek pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah sentiasa diarahkan pada tecapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuaran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kata kunci: Realisasi penerimaan PAD, dan Target penerimaan PAD.