POTRET HUKUM TALAK DAN CERAI DI INDONESIA DAN MESIR (Analisis Deskriptif Komparatif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan)
| Main Author: | Mustofa, Imam; Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
LP2M IAIN Palangka Raya
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/367 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/367/317 |
Daftar Isi:
- Ketetapan mengenai hukum keluarga, khusunya yang berkaitan dengan talak dan cerai yang terdapat dalam kitab-kitab fikih pada umumnya bias gender. Hal ini dapat dipahami, karena fikih disajikan tidak mengenal perbandingan dengan kebudayan-kebudayaan lain. Fikih berkembang secara kasuistik tanpa rencana dan sistem dan tidak mempunyai teori mengenai hukum, politik atau ekonomi. Selain fikih kurang memberikan kebebasan kepada fuqaha, karena situasi politik sepanjang sejarah Islam.Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara Perundang-Undangan Hukum Perkawinan, khususnya mengenai talak dan cerai yang berlaku Mesir di Mesir dan di Indoensia, sebagaimana dijelaskan di atas. Namun demikian dalam pengamatan penulis sisi perbedaan keduanya lebih banyak dari pada persamaannya, baik tentang sebab-sebab perceraian maupun tentang prosesnya. Sebab-sebab yang disebutkan dalam perundang-Undangan Indonesia lebih lengkap dan melibatkan suami istri sebagai obyek pembahasannya. Hal ini berbeda dengan Perundang-undangan di Mesir kurang lengkap dan cenderung lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan suami sebagai penyebab perceraian. Begitu juga dalam proses perceraian. Dalam perundang-undangan Indonesia, Pengadilan mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan perceraian. Sedangkan di Mesir tidak demikian