Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Feedloter dalam Penetapan Harga Sapi Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Mekanisme Pasar yang Sehat dan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Daftar Isi:
- Kebutuhan akan Pangan merupakan suatu yang perlu disediakan oleh pemerintah karena hal ini menyangkut hajad hidup orang banyak. Daging merupakan salah satu kebutuhan protein yang memang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga daging ini merupakan kebutuhan yang sangat primer. Kebutuhan akan daging ini selalu akan meningkat pada waktu menjelang hari raya dan lain. Banyak hal sebenarnya dalam mekanisme pasar, orang selalu menggunakan kesempatan ini untuk menahan terlebih dulu daging di peredaran kemudian pada waktu harga daging membumbung tinggi barulah dilepaskan secara perlahan sehingga keuntungan ini membludak. Inilah yang menjadikan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan pemerintah terkait feedloter, yaitu penetapan harga, perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban feedloter. Dasar skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penulisan dengan mendasarkan pada norma aturan dan hukum yang mengatur tentang masalah feedloter sapi. Adapun yang dapat dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan encyclopedia. Selain menggunakan penulisan sebagai yuridis normatif juga menggunakan penulisan yuridis sosiologis yang penulis lakukan pada Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian, serta Ditjen Peternakan. Penulisan yuridis sosiologis ini sebagai pendukung dari penerusan yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau feedloter. Pelaku usaha diindikasikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan pemerintah dalam pengadaan sapi ini masih belum cukup efektif dengan Undang-Undang yang ada untuk menjerat pelaku bisnis atau feedloter yang tetap melakukan berbagai tidakan kejahatan dan mencari keuntungan dalam situasi-situasi tertentu. Pengenaan sanksi yang tegas harus diberikan kepada pelaku usaha atau feedloter yang terbukti melakukan kecurangan dalam penetapan harga penggemukan sapi.