Tinjauan Yuridis Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mempublikasikan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Menginformasikan Hasil Pemeriksaan Keamanan Produk dalam Rangka Memenuhi Hak Masyarakat atas Informasi
Daftar Isi:
- BPSK lahir karena amanat Pasal 45 ayat (1) UUPK. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase dan mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup, termasuk sengketa konsumen berkenaan dengan keamanan produk pangan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua permasalahan terkait dengan kewajiban publikasi putusan BPSK untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, mengingat adanya prinsip rahasia dalam proses arbitrase / mediasi dan peran BPOM dalam melakukan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan yang diduga merugikan konsumen pasca proses penyelesaian sengketa melalui BPSK selesai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis Yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian kepustakaan. Penelitian dilaksanakan dengan cara lebih banyak mengkaji dan menganalisa data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis, maka prinsip rahasia sifatnya mutlak karena menurut UUPK, penyelesaian sengketa melalui BPSK, dilakukan dengan cara mediasi dan bersifat rahasia. Namun, ada hal yang lebih penting yang perlu dipertimbangkan yaitu keselamatan masyarakat umum. Perlu kita perhatikan kembali pasal Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Dengan demikian apabila dilakukan konstruksi argumentum a contrario, jika menutup informasi justru tidak melindungi kepentingan umum, maka lebih baik informasi tersebut dibuka untuk publik. Adapun dalam perkara kerugian konsumen BPOM mempunyai peran yaitu Peran BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, yaitu mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.