Daftar Isi:
  • Nadia Nurul Kodariah. 6661132716. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi. Program studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, M.Si., dan Pembimbing II: Gandung Ismanto, M.M. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai resiko untuk kecacatan. Akan tetapi, pemerintah sendiri belum memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dari hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya terpenuhi tetapi terabaikan oleh pemerintah. Saat ini keberadaan penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada wilayah Kota Bekasi sendiri penyandang disabilitas pun seringkali dilewatkan dalam pembangunan kota terutama pada aspek pendidikan, dalam hal ini pendidikan inklusif. Fakta yang peneliti temukan di Kota Bekasi yaitu standarisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pembukaan pendidikan inklusif di sekolah reguler, keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan pendidikan, rendahnya pemahaman dari tenaga pendidik di sekolah reguler mengenai anak berkebutuhan khusus (ABK) dan sistem pendidikan inklusif, tidak adanya keberadaan guru pendamping khusus (GPK) dengan lulusan Pendidikan Luar Biasa yang terdapat di sekolah inklusif, serta kurang tertibnya administrasi pendataan dari dinas terkait mengenai pendidikan inklusif. Penelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bekasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bekasi. Teori yang digunakan yaitu konsep implementasi Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011:94). Teknik analisis data yang digunakan model Irawan Prasetya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat banyaknya hambatan dan kendala, baik pada sekolah inklusif maupun pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu diperlukan usaha yang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai institusi dan lembaga pelaksana kebijakan. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi