PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DINAS BINA MARGA KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN
| Main Authors: | ROZI, BAHRU, Nugroho, Kandung Sapto, Jumiati, Ipah Ema |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/703/1/PENERAPAN%20PRINSIP-PRINSIP%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/703/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Bahru Rozi. NIM. 6661102018. Skripsi. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Pembimbing II Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan good governance di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sendiri sedangkan sumber penelitian adalah pemerintah, kontraktor dan masyarakat Kabupaten Lebak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data triangulasi dan membercheck. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sedarmayanti, yang terdiri dari empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian Good Governance di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas yang belum maksimal dari hasil kinerjanya, bentuk transparansi yang tidak efektif dan menyeluruh, lemahnya supremasi hukum dan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Agar good governance bisa diterapkan dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Kata Kunci : Penerapan, Good Governance