KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
| Main Author: | Angga Widodo, Nana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.untirta.ac.id/6727/1/KEDUDUKAN%20DEWAN%20PERWAKILAN%20DAERAH%20DALAM%20MENJALANKAN%20FUNGSI%20LEGISLASI%20BERDASARKAN%20UNDANG-UNDANG%20NO.PDF https://eprints.untirta.ac.id/6727/ https://fh.untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga legislatif baru yang menjadi representasi daerah di tingkat pusat sesuai dengan amanat Pasal 22D UUD RI tahun 1945. DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetapi DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal fungsi legislasi dikarenakan adanya persoalan dibalik kedudukannya sebagai lembaga negara, yang menjadikan DPD lemah dalam kewenangannya dan tidak memiliki fungsi yang sama dengan DPR. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi legislasi DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini meliputi metode yuridis normatif dan deskriptif analitis. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analitis data dan informasi dilakukan secara yuridis kualitatif, hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi legislasi DPD terbatas dalam kedudukannya sebagai lembaga negara. Fungsi dan kewenagan DPD di bidang legislasi sangat lemah dan dapat dinyatakan sebagai sub-ordinat DPR dalam proses legislasi. Hal tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan DPD belum tegas sebagai lembaga legislatif juga belum tegas dikatakan sebagai lembaga bikameral.