IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA TANGERANG SELATAN
| Main Authors: | ABDI, RENI BANDARI, Listyaningsih, Listyaningsih, Stiawati, Titi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/636/1/IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20KABUPATENKOTA%20LAYAK%20ANAK%20%28KLA%29%20DI%20KOTA%20TANGERANG%20SELATAN%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/636/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Reni Bandari Abdi. 6661101484. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan oleh pemerintah untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas KLA dan monitoring secara berkala, meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak anak bagi setiap pelaksana dan menindaklanjuti setiap hasil rapat koordinasi, serta sosialisasi yang lebih merata sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten/Kota Layak Anak