EVALUASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014
| Main Authors: | KARIMAH, WA ODE NUSA INTAN, Ismanto, Gandung, Nugroho, Kandung Sapto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/629/1/EVALUASI%20PROGRAM%20LEGISLASI%20DAERAH%20DI%20DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20DAERAH%20%28DPRD%29%20PROVINSI%20BANTEN%20PERIOD%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/629/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Wa Ode Nusa Intan Karimah, NIM. 6661112150, Skripsi. Evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Pembimbing I: Gandung Ismanto, S.Sos., MM dan Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si. Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Namun, pembahasan program legislasi daerahnya belum dilaksanakan secara efektif. Realisasi prolegda setiap tahunnya belum mencapai target. Selain itu kurang berperannya tenaga ahli dalam mendampingi dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai evaluasi program legislasi daerah di DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014. Penelitian ini bertitik tolak dari teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman. Hasil dan kesimpulannya adalah masih banyaknya target yang belum tercapai setiap tahunnya, perda-perda yang ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, adanya manajemen waktu yang kurang baik dalam pembahasan raperda di pansus. Sarannya adalah perlu adanya komitmen dari dewan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaksanaan perda secara maksimal. Kata Kunci: Program Legislasi Daerah, Evaluasi.