PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KEBIJAKAN PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)
| Main Authors: | SARI, YENITA NURMALA, Dirlanudin, Dirlanudin, Amirudin, Suwaib |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/596/1/Skripsi%20Yenita%20Nurmala%20Sari%206661111789%20%281%29.pdf http://eprints.untirta.ac.id/596/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Yenita Nurmala Sari. Nim 6661111789. Pembimbing I Dr. Dirlanudin, M.Si. dan Pembimbing II Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si. Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. BAB IV Pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 memuat kebijakan indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Kebijakan tersebut menuai kontroversi yang melahirkan pro dan kontra terkait aborsi di lingkungan masyarakat dan stakeholder seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep Persepsi dari Umi Kulsum dan Muhammad Jauhar (2014) yaitu terdiri dari Pengamatan, Interprestasi dan Penilaian serta Model Analisis Kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2007:13) yaitu terdiri dari Nilai, Fakta dan Tindakan. Tekhnik Pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Strauss dan Corbin (2003). Hasil penelitian menunjukan bahwa Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi untuk indikasi kedaruratan medis yaitu membantu wanita mengatasi permasalahan reproduksi. Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi untuk korban pemerkosaan yaitu membantu korban menghilangkan beban psikis dan traumatik dari kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Maka untuk pelaksanaannya pemerintah perlu meningkatkan koordinasi tiap stakeholder yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit (Dokter), Kepolisian dan Konselor dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kata Kunci: Persepsi, Analisis Kebijakan, Aborsi.