EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KRAMATWATU
Main Authors: | Baladika, Adam, Yusuf, Maulana, Handayani, Riny |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2012
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/51/1/SKRIPSI_ADAM_BALADIKA.pdf http://eprints.untirta.ac.id/51/ |
Daftar Isi:
- Adam Baladika. Nim 061477. Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kramatwatu. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Serang adalah sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 Tentang Program Keluarga Berencana. Fenomena Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 di Kabupaten Serang ditinjau dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana di lapangan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Keluarga Sejahtera merupakan permasalahan yang penting mengingat undang-undang ini dibuat dalam rangka perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ketertarikan guna meneliti Implementasi Program Keluarga Berencana pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan UPT PKS Kecamatan Kramatwatu . Tujuan penelitian ini untuk mengevalusai, menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan bagaimana Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 Tentang Program Keluarga Berencana upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan metode purposive. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya sosialiasasi yang dilakukan UPT PKS Kecamatan Kramatwatu dalam pelaksanaan Program KB secara jelas dan menyeluruh, kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan lambatnya proses pendistribusian alat kontrasepsi berupa pil KB ke beberapa daerah terpencil. Penelitan ini membuat peneliti mengerti akan sulitnya membuat sebuah ukuran atau parameter dari kebijakan publik yang dapat diterima untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya undang-undang tentang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi diharapkan perkembangan kependudukan dapat terkendali dan pembangunan keluarga semakin berkualitas.