IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA TANGERANG
| Main Authors: | HAPIPI, RIDWAN, Sjafari, Agus, Jumiati, Ipah Ema |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/466/2/IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20TANGERANG%20NOMOR%202%20TAHUN%202013%20TENTANG%20PENGELOLAAN%20KUALITAS%20AIR%202%20.pdf http://eprints.untirta.ac.id/466/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Ridwan Hapipi. NIM. 6661110964. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Dr. Agus Sjafari, M.Si; Dosen Pembimbing II, Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air menurut peruntukkannya secara berkelanjutan. Dalam upaya pelaksanaan perda, pemerintah kota Tangerang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya koordinasi pengawasan pencemaran, kurangnya koordinasi dalam pemberian izin pembuangan limbah, sosialisasi perda belum berjalan optimal, masih banyak industri yang melanggar perda, serta belum belum memiliki peraturan walikota. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan peraturan daerah ini, dengan lokus penelitian di kota Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah ini karena empat dari sembilan indikator implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle belum dilaksanakan secara maksimal, diantaranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Saran peneliti agar implementasi perda ini lebih optimal adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap sektor industri skala besar, jenis usaha atau kegiatan skala kecil dan menengah serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua stakeholders yang terlibat dalam implementasi perda. Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Air